Belajar Tentang Diplomasi Digital di Legal Expo 2021

 

Belajar tentang diplomasi digital di Legal Expo 2021

Saya pernah begitu nekat untuk mendirikan usaha di tahun 2008, saat itu saya sedang kuliah semester-semester akhir. Mengapa saya bilang nekat? Karena enggak dibarengi dengan ilmu usaha, dan paling fatal adalah ilmu hukum. Banyak sekali kesulitan yang saya alami, nggak jarang juga ditipu pihak lain, sampai pada tahun 2010 saya menyerah dan bekerja kantoran saja.

 

Tahun 2013 saya kembali berwirausaha berbekal pengalaman kerja dan ilmu hukum yang pas-pasan. Saya tahu bagaimana membuat surat perjanjian dan sedikit ilmu pendirian badan usaha. Itu aja cukup buat usaha? Enggak ternyata. Untunglah ada Irma Devita Learning Centre yang punya jargon learning is fun yang membantu saya belajar hukum. Dan tahun ini IDLC bekerja sama dengan alumni Fakultas Hukum UI Angkatan 1991 mengadakan Legal Expo 2021.

 

Dari acara Legal Expo 2021 akhirnya saya tahu betapa pentingnya ilmu hukum bukan hanya buat wirausaha saja melainkan untuk setiap lini dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga sangat tertarik belajar tentang diplomasi digital di Legal Expo 2021.

 

Legal Expo 2021

Legal expo merupakan pelaksanaan expo untuk berbagai topik hukum. Sebagaimana layaknya expo, akan ada banyak materi hukum yang dibahas oleh pakar hukum sesuai dengan keahlian di bidangnya masing-masing.

 

Legal Expo 2021

Acara yang diselenggarakan secara virtual oleh Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 1991 berkolaborasi dengan Irma Devita Learning Center (IDLC) ini dimulai sejak 11-13 November 2021. Terdiri dari 139 online session dengan 48 kelas webinar, 39 kelas meet & greet, 52 sesi podcast, dan peluncuran Buku Antologi Untaian Mutiara Hukum Lintas Praktik Dan Sektor yang ditulis oleh 24 alumni FHUI 1991. Buku tersebut berupa ulasan tentang isu-isu hukum yang dihadapi oleh para penulis secara langsung dalam prakteknya di dunia kerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat setelah kurang lebih selama 25 tahun menjadi alumni FHUI.

 

Sebab banyaknya ilmu hukum yang ditawarkan, saya sampai mengikuti banyak kelas webinar. Salah satunya adalah Diplomasi Digital.

 

Belajar Tentang Diplomasi Digital di Legal Expo 2021

Waktu pertama membaca tajuk diplomasi digital yang saya pikirkan adalah bagaimana berdiplomasi di dunia digital. Ternyata saya salah! Diplomasi digital lebih luas dari kerangka pikir saya.

 

Diplomasi digital. Sumber gambar: dok. B. Wishnu Krisnamurthi

Kelas webinar diplomasi digital diampu oleh B. Wishnu Krisnamurthi (FH-UI’91), seorang diplomat madya kementerian luar negeri RI. Berikut merupakan profil beliau:

• Diplomat Madya pada Kementerian Luar Negeri RI
• KBRI Riyadh, Arab Saudi (2007-2011) – Menangani Kasus-Kasus WNI termasuk Kasus Berat (pancung-sihir dll)
• KBRI Vientiane, Laos (2015 – 2018) – ASEAN Matters (KTT ASEAN 2016 Laos)
• Ditjen KS Multilateral Kemlu (2005 – sekarang) – diplomasi komoditas (WTO, FAO, ICO, ICCO dll), Diplomasi Digital&Telekomunikasi (MU PBB, UNIGF, ITU), Diplomasi Ruang Angkasa (MU PBB, UNOOSA, UNCOPUOS), Diplomasi Maritim (MU PBB, IMO)
• Sidang –Sidang Internasional yang diikuti: SMU PBB New York 75 & 76, KTT ASEAN Bali 2011 & Laos 2016, UN-IGF Paris 2018 & Berlin 2019, IMO Assembly London 2019, Pleni-Potentiary ITU Dubai 2018, G20 Roma 2021

 

Luar biasa bapak yang kerap dipanggil Bambang ini pengalamannya, ya.

 

Jadi apakah itu diplomasi digital? Diplomasi digital atau lebih dikenal sebagai eDiplomacy secara sederhana adalah pemanfaatan Internet dan teknologi komunikasi informasi baru untuk meraih tujuan-tujuan diplomatis.

 

Pembahasan Persoalan Digital di PBB

Diplomasi digital itu pada dasarnya mengatur keamanan dan tata Kelola digital di dunia. PBB telah mengklasifikasikan persoalan digital ke dalam dua hal tersebut.

 

Keamanan Digital dikelompokan menjadi dua yaitu UN Group of Governmental Experts (UN-GGE) dan the Open-Ended Working Group (UN-OEWG) on Cyber. Kelompok-kelompok kerja ini terdiri dari negara-negara yang membahas persoalan seperti pembentukan norma global (hukum internasional siber), atribusi serangan siber, offensive capabilities negara dan nonnegara, confidence building measures, dan lain-lain.

 

Sedangkan tata kelola digital (Internet Governance Forum – UN-IGF) sifatnya multi-stakeholders. Yang dimaksud multistakeholders adalah kolaborasi antara negara, swasta, LSM, akademisi, media massa, dan lain-lain dalam pijakan yang sama.

 

Tata Kelola digital ini membahas persoalan terkait pembangunan: isu gender, demokrasi online, digital divide, digital talent, digital literacy, dan sebagainya.

 

Menurut Pak Bambang sulit menyatukan pandangan antara negara yang enggak mengatur internet dan yang kehadiran negara rekat sekali seperti Cina dan Rusia. Indonesia sendiri berada di tengah-tengah antara memberi kebebasan dalam menggunakan internet untuk berkreativitas tapi tetap memiliki aturan.

 

Contoh Kasus Diplomasi Digital

Contoh kasus diplomasi digital dapat dilihat di bawah ini:

 

Keamanan Digital: The Bangladesh Cyber Heist

In February 2016, a large sum of money was stolen from the accounts of the Bangladesh Bank at the Federal Reserve Bank of New York. By following a long trail, with several stages, it was initially unclear who the perpetrator was. It left the world wondering, as with many cyberattacks, who stole the money? Where is the 81 million dollar now?

 

Tata Kelola Internet: Paris Call for Trust and Security in Cyberspace

http://nasional.kompas.com/read/2018/12/28/17315151/paris-call-demokrasi-di-internet-dan-tantangan-untuk-indonesia

 

Kebanyakan internet dikelola oleh swasta, negara lebih sebagai user seperti di Indonesia. Apakah keamanan digital terjamin? Alhamdulillah Indonesia aman. Kerja sama pihak swasta dan negara berjalan baik. Sementara di negara lain tergantung vendor.

 

Bagaimana sih agar kita sebagai pengguna internet tetap terjaga keamanan digitalnya? Pak Bambang memberi tips sederhana tentang keamanan digital yaitu:

• Kalau nggak yakin jangan diklik
• Kalau nggak yakin jangan diupload

Kedua hal tersebut menjaga agar malware-nya nggak masuk ke akun kita.

 

Sayangnya sesi diplomasi digital ini hanya berlangsung selama satu jam. Saya jadi sangat tertarik dengan isu ini. Pak Bambang juga cerita tentang hacker-hacker internasional. Seru banget deh. Semoga tahun depan Legal Expo ada lagi dan bahas diplomasi digital secara mendalam.

 

Legal Expo 2021: Pameran Hukum Terbesar Tahun Ini di Indonesia Raih Rekor Dunia - MURI

Legal Expo 2021 sebagai pameran hukum terbesar tahun ini di Indonesia yang mengetengahkan Boost Your Career, Advance Your Studies, Expand Your Network, in the Legal Field and Beyond, meraih Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) pada hari terakhir di rangkaian pelaksanaannya (13/11).

 

Legal Expo 2021 mendapat rekor MURI

Rekor Dunia -MURI yang diraih adalah untuk kategori Pameran Hukum Secara Daring Dengan Narasumber Terbanyak dari Satu Angkatan Satu Almamater. Acara yang diselenggarakan secara virtual ini diikuti oleh lebih dari 2000 orang pendaftar dan perwakilan dari 127 Universitas di Indonesia. Ia melibatkan 139 online legal session dengan lebih dari 100 kontributor yang terdiri dari Lawyers, In-House Counsels, Notaris, Praktisi Hukum, Akademisi, Birokrat, Kurator, Diplomat, Pengusaha, Masyarakat Umum serta para Pemerhati Hukum.

 

Saya sangat bersyukur bisa mengikuti Legal Expo 2021. Saya dapat banyak ilmu, pengalaman, dan teman. Belajar hukum terasa menyenangkan dan setelahnya menenangkan karena hukum seharusnya mengatur hidup kita ke arah lebih baik.